Finjatim - Bupati Malang HM Sanusi melantik 3 pejabat hasil seleksi terbuka (Selter) yang selama ini menjadi bahan perbincangan publik. Salah satu yang menarik adalah dilantiknya Ahmad Dzulfikar Nurahman alias Avi, yang merupakan anak kandung sang bupati.
Avi yang disebut-sebut sebagai putra mahkota itu kini resmi menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Malang secara definitif. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt).
Avi mencatatkan rekor sebagai Plt terlama sejak Maret 2024 sebelum akhirnya dikukuhkan. Selain putra bupati, dua nama lain yang turut naik jabatan adalah Astri Lutfiatunnisa (Kepala Disperindag) dan Indra Gunawan (Kepala Satpol PP) yang sebelumnya menjabat sebagai Camat Pujon.
Pelantikan ini memicu perdebatan di tengah masyarakat terkait potensi konflik kepentingan.
Namun, Bupati Sanusi dengan tegas membantah adanya praktik "titipan" maupun nepotisme. Ia menekankan bahwa penataan pemerintahan ini telah menggunakan sistem merit yang transparan.
Dalam pidatonya di hadapan Forkopimda dan anggota DPRD, Sanusi menantang siapa pun yang mencium adanya kecurangan untuk segera melapor.
“Tadi pembacaan pakta integritas itu harus diikuti semua. Kalau ada jual beli jabatan, tolong disampaikan. Karena itu tidak benar. Bahkan kalau perlu, sampaikan juga kepada siapa jual beli itu dilakukan. Kalau perlu, Bupati sendiri yang akan mengembalikan uangnya!” tegas Sanusi.
Raksasa 447 Pegawai, Gerbong Birokrasi Bergeser
Bukan hanya tiga jabatan, pelantikan ini merupakan bagian dari mutasi besar-besaran. Tercatat ada 447 pegawai yang diambil sumpah jabatannya.
Mulai dari pejabat struktural, kepala sekolah, hingga kepala puskesmas di seluruh wilayah Kabupaten Malang.
Langkah ini disebut sebagai upaya penyegaran untuk memaksimalkan pelayanan publik. Meski begitu, publik tetap menaruh perhatian ekstra pada para pejabat baru yang dilantik, terutama mereka yang memiliki kedekatan personal dengan pucuk pimpinan daerah.
Meski gerbong mutasi sudah bergerak, ternyata masih ada posisi kosong di tubuh Pemerintah Kabupaten Malang.
Setidaknya terdapat empat posisi yang hingga kini masih kosong tanpa pejabat definitif. Keempat posisi krusial tersebut meliputi:
• Staf Ahli Bupati
• Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora)
• Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air (PUSDA)
• Inspektorat
Kekosongan ini menimbulkan spekulasi mengenai siapa yang akan mengisi posisi tersebut di masa mendatang.
