GEGER TULUNGAGUNG! Siswa SD Diduga Terpapar Konten Radikal Lewat Game Online & Medsos

Finjatim - Kasus dugaan paparan paham radikalisme terhadap anak sekolah dasar menghebohkan Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.

Seorang siswa kelas 5 SD dilaporkan mendapat pendampingan khusus setelah diketahui terlibat dalam aktivitas digital yang mengarah pada konten menyimpang melalui game online dan media sosial.

Pemerintah Kabupaten Tulungagung melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KBPPPA) langsung bergerak melakukan intervensi psikologis untuk mencegah dampak yang lebih serius terhadap perkembangan mental anak tersebut.

Kasus ini menjadi peringatan bagi orang tua agar lebih waspada terhadap aktivitas digital anak-anak di era media sosial dan game daring yang semakin sulit dikontrol.

Kepala UPT Dinas KBPPPA Tulungagung, Dwi Yanuarti, mengungkapkan indikasi paparan mulai terdeteksi sejak akhir tahun 2025.

Sejak saat itu, pihaknya langsung melakukan pendampingan rutin terhadap siswa maupun keluarganya.

“Kami melakukan pendampingan psikologis secara berkala untuk anak dan orang tuanya,” ujar Dwi Yanuarti, Senin (19/5/2026).

Pendekatan dilakukan secara hati-hati agar kondisi psikologis anak tetap stabil dan tidak mengalami tekanan berlebihan.

Diduga Berasal dari Game Online dan Grup Medsos

Berdasarkan hasil penelusuran sementara, anak tersebut diketahui aktif bermain game online dan bergabung dalam sejumlah grup media sosial yang diduga mengandung unsur penyimpangan ideologi.

Baca Juga

• Suhu Malang Raya Tembus 17 Derajat, Ini Penyebabnya Menurut BMKG
• Gunung Semeru Erupsi Beruntun 7 Kali, Lumajang – Malang Siaga

Namun, petugas menilai keterlibatan anak lebih dipengaruhi faktor pencarian jati diri serta kebutuhan akan pengakuan sosial di usia remaja awal.

Meski begitu, pemerintah tetap menganggap situasi ini serius karena aktivitas tersebut bisa menjadi tahap awal proses doktrinasi digital.

UPT KBPPPA Tulungagung memilih pendekatan persuasif dan humanis dalam menangani kasus tersebut.

Menurut Dwi, pembatasan secara keras justru berisiko membuat anak merasa tertekan dan memberontak.

Karena itu, pola pendampingan dilakukan dengan: