Sopo Sih ‘Joko’ yang Dimaksud? Hasto PDIP Bikin Gempar Istana Gebang Blitar

Finjatim - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, melontarkan pernyataan tajam yang memancing perhatian publik.

Ini terjadi saat menghadiri Seminar Nasional dalam rangka Bulan Bung Karno di Istana Gebang, Blitar, Minggu (14/6/2026). Hasto secara eksplisit membedakan sosok "Joko" yang dinilai mencerdaskan bangsa dengan sosok "Joko" lain yang dianggapnya telah merusak tatanan negara.

"Kenapa saya minta tepuk tangan untuk moderator? Karena namanya Joko dari Blitar. Bukan Joko yang lain. Joko yang ini mencerdaskan kehidupan bangsa. Bukan Joko yang merusak tatanan Indonesia," tegas Hasto di hadapan ratusan peserta yang terdiri dari kader partai, mahasiswa, dan masyarakat umum.

Pernyataan tersebut disampaikan Hasto saat memaparkan materi mengenai membumikan gagasan Pancasila.

Ia menegaskan kritik tersebut merupakan bentuk otokritik terhadap kondisi politik dan hukum nasional yang tengah menjadi sorotan.

Menurutnya, penggunaan instrumen negara saat ini sudah melenceng dari semangat Trisakti Bung Karno.

"Ini sebagai point of reference kami. APBN seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan elektoral. Hukum seharusnya menjadi panglima untuk keadilan, bukan dijadikan alat untuk melanggengkan kekuasaan," jelas Hasto.

"Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak menjadikan hukum sebagai komoditas untuk memenuhi nafsu segelintir elite," imbuh Hasto.

Pemikiran Bung Karno di Era Modern

Terlepas dari sentilan politiknya, Hasto memberikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Kota Blitar yang secara konsisten menjadikan "Bulan Bung Karno" sebagai gerakan ideologis.

Baca Juga

• SIKAT REK! Kampus Biru Universitas Brawijaya Buka 5 Prodi D4 Baru via Jalur Mandiri UTBK 2026
• GAK BAHAYA TA? Surabaya-Sidoarjo Diguyur Hujan Pas Kemarau, BMKG Bongkar Biang Keroknya!

Ia menilai, di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks, pemikiran Proklamator RI tersebut masih sangat relevan untuk menjadi kompas atau arah masa depan bangsa.

Hasto berharap, melalui forum-forum seperti seminar di Istana Gebang ini, kesadaran kritis masyarakat dapat terus tumbuh.

Baginya, mempertahankan tatanan demokrasi yang sehat adalah tanggung jawab bersama agar Indonesia tidak terjebak pada praktik-praktik kekuasaan yang mengabaikan kepentingan rakyat banyak.